NGAMPRAH – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyebut jika aplikasi PeduliLindungi sulit diterapkan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).
Misalnya untuk di objek wisata di Bandung Barat terutama yang bertema alam bakal bergantung pada kekuatan sinyal provider yang digunakan oleh pengunjung. Hal itu bahkan sudah dialami pengunjung ke The Lodge Maribaya.
“Harus ditunjang juga dengan singal yang bagus. Akan sulit kalau di objek wisata yang belum punya akses sinyal yang memadai. Di The Lodge Maribaya juga ada yang sulit log in karena sinyalnya kurang bagus,” ungkap Kepala Disparbud Bandung Barat Heri Partomo saat dihubungi, Selasa (14/9).
Pemerintah pusat sendiri memperluas penggunaan aplikasi PeduliLindungi di kafe, restoran, hingga pusat perbelanjaan. Hal itu pula tak serta merta bisa diterapkan di Bandung Barat.
Heri mengaku ada sejumlah pengusaha kafe dan restoran di Bandung Barat yang sudah mengajukan untuk menerapkan syarat scan barcode PeduliLindungi namun belum direspons oleh penyedia layanan.
“Katanya belum siap. Kita dapat laporan dari beberapa owner sudah laporan terkait PeduliLindungi, tapi belum ada jawaban dari sana. Jadi harus sinergis, kalau di kita sudah siap tapi dari sananya belum kan sulit,” tuturnya.
Alhasil pihaknya saat ini pihaknya menginstruksikan agar pengelola kafe dan restoran melakukan pengecekan manual sertifikat vaksinasi COVID-19 pengunjung secara manual.
“Ya sudah kita manual dulu pengecekannya yang penting kan sudah ada bukti mereka divaksinasi. Karena memang belum siap juga dari pihak PeduliLindunginya,” jelasnya.
Sementara terkait anak di bawah usia 12 tahun yang diwacanakan bakal dilarang masuk ke kafe dam restoran, Heri juga menjelaskan hal itu bakal berat bila diterapkan.
“Sejauh ini untuk ke restoran dan kafe di KBB masih boleh, kalau ke wisata sudah tidak karena kan ikut aturannya. Kalau dilarang semua juga berat, kan tujuannya sebetulnya mengajak anak jalan-jalan, bukan orangtuanya,” pungkasnya. (mg6)
