JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan subsidi tarif air bersih kepada warga Jakarta dari keluarga ekonomi lemah, guna mengatasi ketimpangan ekonomi.
“Persoalan mendasar yang dihadapi warga dengan kemampuan ekonomi rendah saat ini adalah mereka harus membayar mahal untuk mendapatkan air bersih, sedangkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas yang membyar dengan tarif yang sama, dirasakan murah,” kata Anies Baswedan, dalam diskusi “Balkoters Talk: Pelayanan Merata Air Minum Jakarta” yang digelar secara virtual, Rabu.
Menurut Anies Baswedan, bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas, membayar tarif air bersih dirasakan murah dibanding dengan warga ekonomi lemah yang harus membayar air bersih dengan tarif yang sama.
Anies mencontohkan, warga Jakarta ketika membeli air di penjual air gerobak, mereka harus membayar sekitar Rp70.000 per meter kubik atau sekitar Rp600.000 per bulan untuk konsumsi air bersih.
Guna mengatasi masalah tarif air bersih ini, Anies menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan alokasi dana untuk subsidi air bersih sebesar Rp33,68 miliar pada APBD Perubahan 2021 dan Rancangan APBD 2022, yang layanannya disediakan oleh PAM Jaya.
Dengan adanya subsidi ini, maka warga di Kepulauan Seribu yang sebelumnya harus membayar air bersih Rp32.500 per meter kubik, sekarang menjadi membayar Rp3.500 per meter kubik. “Turunnya hampir 90 persen. Jadi warga membayar hanya sekitar 10 persen. Tarif ini menjadi sangat terjangkau,” kata Anies.
Selain mensibsidi tarif, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PAM Jaya juga menyediakan layanan kios air bersih di daerah yang belum terjangkau layanan PAM Jaya. “Di Kepulauan Seribu, menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang bisa mengubah air laut menjadi air tawar siap minum,” katanya.
Anies menyebut, dengan beralihnya masyarakat memanfaatkan kios air, maka dampak positifnya mereka mendapatkan tarif yang lebih terjangkau dan mengurangi efek penurunan tanah.
“Subsidi, SWRO, dan kios air, adalah solusi jangka pendek. Ini bukan solusi permanen. Kita harus terus-menerus mengikhtiarkan solusi permanen untuk jangka panjang yaitu jaringan perpipaan dan pemanfaatan sumber daya air,” ucapnya.
