BANDUNG – Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Sugianto Nangolah meminta Pemerintah Provinsi Jabar mengevaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak PPKM. Sebab, menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mendapat bansos.

“Belum lama ini saat saya mengadakan reses terjun ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Masyarakat sudah tiga hari tidak makan nasi, sudah kelaparan masyarakat di sana,” ujarnya.

Sugianto yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar menilai, sudah menjadi tanggung jawab Pemprov dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bantuan sosial tersebut benar-benar tepat sasaran sampai ke rakyat yang membutuhkan.

“Gubernur dan pemerintahan kabupaten/kota harus duduk bersama membahas ini semua. Saya minta penyaluran bansos ini juga harus dievaluasi secara total. Agar betul-betul tersalurkan untuk yang membutuhkan,” ujar Sugianto.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut bahwa bantuan sosial (bansos) dari pemerintah sudah mulai disalurkan.

Warga Jabar yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang tidak terdata dan tidak mendapat bansos dari pemerintah pusat, akan mendapat bansos dari Pemerintah Daerah .

“Provinsi akan menyisir mereka-mereka yang terdampak PPKM tapi tidak terdata di DTKS atau di data formal,” kata Emil. (Mg1)