Hal ini justru akan menghambat upaya penanganan pandemi di Indonesia. “Jika data tidak resmi yang beredar, data itu dengan mudah dimainkan menjadi isu politik yang berdampak luas, baik isu domestik sebagai penggalangan opini untuk menggoyang stabilitas politik dan pemerintahan, maupun isu internasional,” katanya.
Sebab, kata Yusril kemudian, angka kematian yang relatif besar dibanding dengan negara-negara lain serta angka kematian global, bisa ‘digoreng’ sebagai isu pelanggaran HAM berat. “Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi pada negara tercinta ini,” pungkas Yusril. (gir/jpnn)
