Politikus PDI Perjuangan ini mengakui kesalahannya, karena terjerat dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos penanganan Covid-19. Dia menyebut, selama terjerat perkara rasuah ini dirinya telah menyusahkan banyak pihak.
Juliari lantas menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, perkara rasuah pengadaan bansos Covid-19 telah menyita banyak waktu Jokowi, di tengah pandemi Covid-19 yang menerpa Indonesia.
“Perkara ini tentu membuat perhatian bapak presiden sempat tersita dan terganggu. Semoga Tuhan yang maha esa selalu melindungi bapak presiden dan keluarga,” ujar Juliari.
Baca Juga:Azab Menunggu Bagi Pengolok-olok UlamaMau ke Mall atau Nongkrong di Kafe? Begini Syaratnya Menurut Perwal Wali Kota Bandung
Dia juga tak lupa menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Dia menyebut, sejak perkara ini muncul berbagai hujatan banyak menerpa PDI Perjuangan.
“Kepada yang terhormat ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan beserta jajaran DPP PDI Perjuangan, dimana sejak tahun 2010 saya dipercaya sebagai pengurus DPP PDI Perjuangan. Saya harus menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan penuh penyesalan. Saya sadar bahwa sejak perkara ini muncul, badai hujatan dan cacian datang silih berganti ditujukan kepada PDIP,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, mantan Mensos Juliari Peter Batubara telah dituntut hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Juliari Batubara diyakini terbukti menerima suap Rp 32,482 miliar dari perusahaan penyedia bansos sembako Covid-19 di wilayah Jabodetabek.
Selain pidana badan, Juliari juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14.597.450.000. Apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan hukuman dua tahun penjara.
Politikus PDI Perjuangan itu juga dituntut agar dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun. Pidana ini dijalankan setelah Juliari selesai menjalani pidana pokok. Juliari sendiri diyakini melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Jawapos)