Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Tri Hardiyanto berpendapat Surat Edaran Menteri Pertanian seharusnya beriringan dengan dikeluarkannya Surat Edaran untuk menegaskan harga maksimal bibit ayam (DOC) dari Kementerian Perdagangan
“Surat Edaran harus disiapkan jauh-jauh hari, agar tidak terkesan seperti on dan off harus nyambung terus karena kita tahu kenyataannya stock ayam over supply,” kata Tri yang juga merupakan peternak ayam.
Perwakilan Aktivis Mahasiwa Firdaus Susanto membeberkan bahwa pemerintah justru menjadi ketua pelaksana yang tidak adil antara perusahaan integrator dengan peternak rakyat di arena pasar yang sama (wet market).
Maka dari itu, para peternak ayam sepakat bahwa peternak dan mahasiswa perlu merapatkan barisan untuk bersama mengingatkan pemerintah dan kementerian terkait masa depan dan perlindungan para peternak mandiri.
“Perlu diingat peternak telah banyak melakukan suatu tuntutan dari demonstrasi berulang kali, melayangkan somasi sampai ketiga kalinya kepada Kementerian Pertanian oleh wakil peternak dari Bogor yaitu Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara,” bebernya.
“Lalu pada bulan ini pun diajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ditunjukan kepada Presiden, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian atas kerugian selama 2 tahun sampai 5,4 Triliun Rupiah yang dialami oleh peternak rakyat mandiri,” lanjutnya.
(boy)
