BANDUNG – Sebanyak 60 persen warga Jawa Barat (Jabar) yang tengah isoman di rumah memiliki hunian yang tidak layak sebagai tempat pemulihan. Rata-rata dikarenakan ukuran ruangan yang tidak cukup besar sehingga resiko tertular antar anggota keluarga berpeluang terjadi.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya kemudian menanggapi hal tersebut. Pria yang akrab disapa Gus Ahad itu menilai pemerintah harus segera menginiasi dan menyalurkan bantuan stimulan untuk membuat isolasi di tingkat mikro.
“Jadi misalkan bisa diselesaikan di RT, selesaikan oleh RT. Bisa diselesaikan di RW, selesaikan oleh RW ataupun Kelurahan menggunakan fasilitas-fasilitas dan bangunan yang ada,” ujar Gus Ahad, Kamis (29/7).
Fasilitas bangunan yang dimaksud yakni seperti bangunan sekolah yang belum terpakai lantaran masih pembelajaran jarak jauh (PJJ), lalu Balai desa dan hingga pendopo desa.
“Nah ini arahnya harus ke sana, dan ini membutuhkan kecepatan, kecekatan dari gugus tugas di level RT,RW hingga desa/Kelurahan,” katanya.
Selain itu, dia juga menekankan kepada pihak satgas untuk melakukan pemetaan dengan tujuan memiliki data usia warga yang terpapar Covid. Hal itu untuk memberi layanan istimewa bagi masyarakat yang berusia lanjut.
“Sudah punya data, oh di keluarga ini ada kakeknya atau neneknya yang punya darah tinggi, penyakit jantung. Jadi rekomendasi dibawa isolasi yang ke kelurahan tadi,” tuturnya.
Gus Ahad yang juga merupakan Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat ini turut mengapresiasi langkah pemprov perihal pengalihfungsian asrama universitas menjadi tempat isoman terpusat.
“Yang penting sekarang tidak pakai lama saja. Karena di Covid itu menentukan dalam lima hari pertama, kalau dia tidak tertangani baik ini beresiko,” paparnya. (boy)
