BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta bupati/wali kota di Jabar untuk meningkatkan kemampuan mengelola teknologi digital. Tujuannya mempercepat implementasi ekonomi digital yang merata. Baik di perkotaan maupun perdesaan.
“Jadi kepala daerah itu harus melek digital. Jangan hanya anak buahnya, tapi kita semua, dari bupati, wali kota, sampai gubernur, harus sangat aktif,” kata Emil saat Rapat Koordinator Wilayah (Rakorwil) TP2DD dan TPID se-Jabar Tahun 2021 secara virtual di Bandung, Selasa (27/7).
Ia menjelaskan, pandemi Covid-19 memaksa semua pihak dari mulai pemerintah, perbankan, sampai masyarakat, mesti beradaptasi dengan teknologi digital. Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar pun terus berupaya mewujudkan visi menjadi Provinsi Digital Terdepan di Indonesia, bahkan level Asia.
Dalam pemulihan ekonomi, kata dia, percepatan digitalisasi ekonomi untuk industri besar, menengah dan kecil, termasuk UMKM, dilakukan. Hal itu dikarenakan percepatan digitalisasi ekonomi harus bersifat inklusif.
“Percepatan digitalisasi ekonomi juga harus menyasar di desa-desa, agar akses digital mereka bisa dapatkan karena jauh dari kemudahan,” jelasnya.
Untuk mewujudkan visi Jabar Provinsi Digital, dirinya sudah memiliki cetak biru. Salah satu inovasi yang digagas Pemda Provinsi Jabar dan sudah diakui di level Asia Pasifik adalah Desa Digital.
“Provinsi Jabar itu sudah mempunyai cetak biru yaitu Jabar Digital Province. Salah satunya Desa Digital yang berhasil meraih berbagai penghargaan dalam transformasi digital,” ucapnya.
“Saya titip juga agar kabupaten/kota segera memiliki cetak biru. Dengan tujuan utama menyasar masyarakat umum dan juga menciptakan fintech yang bermanfaat. Sifatnya implementatif,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto mengatakan, transformasi digital dalam jangka pendek sangat relevan sebagai sebuah solusi di masa pandemi, dan dalam jangka menengah panjang menjadi katalisator percepatan mencapai cita-cita untuk mewujudkan visi Jawa Barat sebagai provinsi digital.
Ia mengatakan, langkah awal penguatan kelembagaan dalam mendukung transformasi digital di Jawa Barat telah ditempuh melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) tanggal 9 April 2021 lalu.
“Gerak cepat ini sejalan dengan fungsi TP2DD yang bagi provinsi seperti Jawa Barat adalah wadah tempat Kepala Daerah merumuskan berbagai kebijakan dan strategi implementasinya melalui koordinasi dengan berbagai institusi/ otoritas terkait serta berbagai komponen perekonomian yang tercakup dalam kerjasama pentahelix,” kata Herawanto.
