DEPOK – Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok, Roy Pangharapan mengaku kecewa berat terhadap sikap Wali Kota Depok yang enggan menemui para orangtua siswa miskin.
Padahal, menurut dia, niat pertemuan tersebut adalah untuk membicarakan perihal ketidaklulusan siswa-siswa miskin di Depok untuk bersekolah di Sekolah Negeri.
“Wali Kota Depok menolak bertemu dengan orangtua siswa miskin yang belum dapat sekolah, saat akan ditemui di Kantor Wali Kota pada Senin (26/7) kemarin,” ungkap Roy Pangharapan kepada Jabar Ekspres, Selasa (27/7).
Dikatakan Roy, DKR beserta para orangtua siswa yang belum mendapatkan sekolah sedianya berencana menemui Mohammad Idris selaku Wali Kota Depok, untuk meminta pertimbangan dan kejelasan mengenai nasib belasan siswa miskin di Depok yang hingga kini belum juga diterima di sekolah.
“Mirisnya, Pak Wali justru meminta mKepala Dinas Pendidikan untuk menerima kami. Padahal, kami ingin mendengar langsung wali kota untuk menyelesaikan persoalan anak Depok yang ditolak bersekolah,” Jelas Roy.
Alasan mengapa yang ingin ditemui adalah Wali Kota dan bukan unsur lainnya, adalah agar permasalahan ini bisa dijembatani langsung dengan pihak Dinas Pendidikan Jawa barat.
“Sayangnya, kami menduga ada nuansa kalau Wali Kota ingin mau cuci tangan saja dari persoalan yang dihadapi rakyatnya sendiri,” katanya.
DKR menurutnya sudah mencoba komunikasi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah 2 untuk mencarikan jalan keluar agar anak mendapatkan sekolah, tetapi pejabat pemerintah Provinsi menutup diri untuk membukan komunikasi.
“Tidak ada respon dari kepala cabang dinas atau KCD wilayah 2, Depok-Bogor. Semua tidak mau tahu persoalan yang dihadapi rakyat ditengah pandemi ini,” keluh Roy.
DKR rencananya akan terus mendesak agar Wali Kota Depok sebagai kepala daerah mau memfasilitasi komunikasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat.
“Ya kami akan terus berjuang. Ini soal hak konstitusional anak mendapatkan pendidikan. Walikota harus mau membantu. Masa warga Palestina saja Walikota bantu, padahal bukan kewenangannya, sedangkan rakyatnya sendiri tidak bisa dibantu,” tegasnya.
Roy menceritakan, saat pihaknya diterima oleh Kadis Pendidikan Kota Depok, M Thamrin, semua persoalan terkait siswa calon SMA dan SMK ini disampaikan. Namun, Kadisdik menyebut itu bukan wewenangnya.
