BANDUNG – Keberadaan Tenaga Kesehatan (Nakes) sudah seharusnya menjadi perhatian di tengah kondisi Pandemi Covid-19. Sebab, Nakes merupakan pahlawan yang berjuang melawan Covid-19. Akan tetpai pada kenyataannya, Insentif yang seharusnya diterima Nakes, kembali terhambat.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, Nanin Hayani Adam menyebutkan, telah menganggarkan Rp59,2 miliar dalam APBD TA 2021 untuk dana insentif nakes penanganan Covid-19.
Menurutnya, terganjalnya pembayaran insentif nakes tersebut diakibatkan oleh adanya perubahan aturan. Terkait dana, tidak menjadi kendala.
“Dalam APBD sudah kita anggarkan, jadi ini bukan masalah dana, tetapi soal perubahan aturan,” kata Nanin di Bandung, Kamis (22/7).
Ia pun mengatakan, di Jabar sendiri terdapat lebih dari 41.000 nakes yang menerima insentif penanganan Covid-19. Terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat dan tenaga medis lainnya, masing-masing mendapatkan insentif yang bervariatif.
Mesti begitu, Pemprov Jabar bertekad akan menyelesaikan pembayaran dana insentif untuk tenaga kesehatan penanganan Covid-19 pada Juli 2021.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar, Nina Susana Dewi mengatakan, seluruh rumah sakit sudah mengajukan pencairan insentif untuk nakes.
“Seluruh rumah sakit sudah mengajukan pencairan dana insentif nakes, lengkap dengan persyaratan administrasinya,” kata Nina.
Sebelumnya, kata dia pembayaran dana insentif nakes yang menanganai COVID-19 sempat terhambat.
Salah satu faktornya karena belum semua rumah sakit mengajukan, dan adanya peraturan baru Kemenkes No 12/2021 dan perubahan nomenklatur dalam Permendagri yang baru turun pada April 2021.
“Perubahan aturan itu mengakibatkan harus adanya penyesuaian yang membutuhkan waktu. Jadi ini masalahnya teknis saja, sehingga hingga pertengahan Juli kemarin baru 34 persenan lebih yang terbayarkan. Namun karena saat ini semua perubahan aturan itu sudah bisa kita ikuti, maka InsyaAllah bulan Juli ini semua bisa tersalurkan,” jelasnya. (win/red)
