DEPOK- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Hasbullah Rahmad, meminta Gubernur Jabar, Ridwan Kamil segera memberikan solusi terkait nasib belasan siswa miskin yang tidak diterima di sekolah negeri di Kota Depok.
Hasbullah mengaku kaget setelah mendapat kabar sekolah negeri di Depok tidak menerima calon peserta didik dari keluarga tidak mampu atau miskin yang saat ini sedang didampingi para relawan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok.
“Kok bisa masih ada sekolah menolak siswa miskin. Ini tidak boleh terjadi lagi. Gubernur harus segera ambil alih persoalan ini, jangan didiamkan begini,” katanya, Rabu (14/7).
Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu kembali menegaskan bahwa urusan pendidikan adalah tanggung jawab semua pihak. Itu sebabnya, soal anggaran pendidikan pun kita tetap penuhi semuanya.
“Sudah sangat keterlaluan kalau masih ada sekolah yang menolak anak miskin untuk bisa mendapatkan pendidikan,” tegasnya.
Hasbullah berjanji akan segera mengkoordinasikan persoalan ini dengan Gubernur Jawa Barat untuk segera mengambil langkah-langkah solutif.
“Apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Seharusnya pemerintah mempermudah kehidupan rakyatnya. Semua orang tua ingin anaknya bisa sekolah. Jadi jangan ada sekolah yang malah mempersulit anak mendapatkan pendidikan,” paparnya.
Persoalan Siswa Miskin di Depok
Sebelumnya, Ketua DKR Depok, Roy Pangharapan menjelaskan bahwa persoalan penolakan siswa miskin oleh sekolah negeri sudah dilaporkan dan mendapatkan respons dari anggota DPRD Provinsi Jawa barat.
“Beberapa anggota dewan bahkan telah berkomitmen untuk segera turun tangan meminta Gubernur menyelesaikan persoalan ini,” kata Roy saat diwawancara Jabar Ekspres.
Dirinya mengatakan, DKR tidak membawa kepentingan apapun dalam urusan ini, selain menginginkan agar hak setiap anak dipenuhi oleh negara. Salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Saya mengajak kepada semua pihak pecinta kemanusiaan untuk bersama mengetuk hati pemerintah Jawa Barat agar segera memberikan solusi atas persoalan ini,” pintanya.
Di samping itu, DKR kata dia rencana akan menggelar aksi demonstrasi untuk mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan sekolah untuk mempertimbangkan ulang keputusan yang sudah diambil.
