Oleh: Daddy Rohanady
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat
Pembangunan Tol Cisumdawu diharapkan dapat mendorong akselerasi beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Tol tersebut diharapkan menjadi akses yang memudahkan menuju bandara yang letaknya di Kabupaten Majalengka itu.
Dengan demikian diharapkan bandara itu benar-benar berfungsi menjadi salah satu pengungkit roda perekonmian Jawa Barat.
BIJB Kertajati tidak bisa berdiri sendiri. Selain masih harus dilengkapi dengan sarana kelengkapan lainnya, semisal hotel, pusat perbelanjaan, tempat pengisian aftur, dan rumah sakit, bandara tersebut juga membutuhkan dukungan aksesibilitas yang memadai.
Akses yang dianggap paling ideal dan memanjakan pengguna jasa BIJB Kertajati adalah akses tol, baik dari ruas Tol Cikampek -Palimanan (Cipali) maupun dari Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).
Pembangunan ruas jalan Tol Cisumdawu semestinya dapat dikebut. Pembangunan Tol Cisumdawu dibagi menjadi dua tahap: Tahap I (Fase 1-3) Cileunyi–Cimalaka dan Tahap II Cimalaka–Dawuan (Fase 4-6).
Sebelum Tol Cisumdawu berfungsi, akses yang digunakan untuk masuk ke BIJB Kertajati adalah akses non-tol nelalui jalur jalan provinsi ruas Kadipaten-Jatibarang.
Jadi, pilihan mereka yang dari Bandung adalah berputar lewat Kabupaten Karawang menggunakan Tol Cipularang atau melalui ruas jalan nasional lewat Cadas Pangeran (Kabupaten Sumedang).
Sayangnya, baik lewat Tol Cipularang maupun lewat Cadas Pangeran dua-duanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, yakni sekitar 3-4 jam perjalanan. Belum lagi jika ada kemacetan karena satu dan lain hal.
Bayangkan, selama ini mereka butuh waktu yang jauh lebih lama untuk mencapai Kertajati. Setelah Tol Cisumdawu beroperasi, Bandung-Kertajati diperkirakan hanya butuh waktu maksimal 1,5 jam saja.
Itu artinya setidaknya ada penghematan waktu 2 jam. Artinya juga ada penghematan biaya. Pasti orang akan memilih jalur tersebut. Hal itulah yang membuat orang merasa sungkan bepergian dengan pesawat udara dari Kertajati.
Selain itu, kebijakan Pemerintah Pusat yang masih memberi pilihan. Calon penumpang dari Kota Bandung dan sekitarnya bisa memilih.
