DEPOK- Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan mendesak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk mengambil tindakan terkait adanya penolakan Sekolah Negeri terhadap siswa miskin dalam penerimaan siswa baru tahun 2021.
Roy menyebut, kasus tersebut muncul setelah keluar pengumuman hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TA 2021 tingkat SMA/SMK di Kota Depok, di mana sebanyak 14 orang siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu, ditolak Sekolah Negeri.
“Terus terang, kami merasa miris dan prihatin setelah menerima laporan tersebut dari orangtua siswa bersangkutan. Sekolah Negeri di Depok telah menolak siswa miskin yang ingin sekolah,” kata Roy kepada Jabar Ekspres, Sabtu (10/7).
Menurutnya, permasalahan ini jangan sampai dibiarkan terjadi terus-menerus. Khusus kepada Gubernur, Roy meminta agar melakukan intervensi ke sekolah-sekolah negeri yang membatasi kesempatan siswa keluarga miskin untuk masuk Sekolah Negeri.
“Harus ada intervensi langsung dari Gubernur Ridwan Kamil. Agar mereka bisa tetap sekolah. Apalagi di antara mereka ada anak yatim yang harus kita tolong. Untuk itu, Gubernur Ridwan Kamil harus segera bertindak,” harapnya.
Dirinya percaya melalui kewenangannya, Ridwan Kamil pasti bisa memberikan jalan keluar atas persoalan ini.
Roy mengatakan, jika tidak karena pandemi Covid-19, pihaknya bersama seluruh rekan DKR akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur untuk merespon persoalan ini.
“Masa kami harus demo dalam situasi pemberlakukan PPKM Darurat. Cukuplah Gubernur memberikan jalan keluar atas permasalahan ini sehingga siswa-siswa miskin juga memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Negeri,” paparnya.
Sebelumnya, DKR mendampingi anggota relawannya guna mendapatkan haknya masuk Sekolah Negeri. Sebanyak 17 siswa mendaftar ke SMA dan SMK Negeri di Kota Depok.
Namun, dari 17 orang itu, hanya 5 yang diterima. Sehingga, masih ada 12 siswa miskin lainnya yang hingga sekarang belum diterima di Sekolah Negeri.
Untuk rinciannya, kata dia, sebanyak 4 siswa mendaftar ke SMAN 14, 1 siswa di SMAN 15, 1 siswa di SMAN 13. Kemudian, untuk SMKN 1 ada 1 siswa, SMKN 2 ada 3 siswa dan terakhir SMKN 3, 2 siswa.
Dijelaskan, semua latar belakangan keluarga siswa tersebut berasal dari keluarga dengan ekonomi tidak mampu.
