JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyusun surat edaran terkait aturan teknis mengenai syarat perjalanan orang dalam negeri dan transportasi selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021.
Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati mengatakan, bahwa aturan tersebut akan disesuaikan dengan panduan implementasi PPKM Darurat di Jawa dan Bali yang telah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
“Kemenhub bersama Satgas Penanganan Covid-19 dan Kementerian/lembaga terkait tengah menyusun Surat Edaran untuk mengatur secara teknis mengenai syarat perjalanan orang dalam negeri dan transportasi, menyesuaikan dengan panduan tersebut,” kata Adita, Jumat (2/7/2021).
Adita menjelaskan, secara garis besar panduan tersebut menyebutkan bahwa transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
“Kemudian, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama),” terangnya.
Selain sertifikat vaksin, kata Adita, penumpang juga wajib melampirkan hasil tes PCR yang diambil dua hari sebelum keberangkatan untuk pesawat, serta tes antigen yang diambil 1×24 jam sebelum keberangkatan untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.
“Kemenhub sebagai regulator sektor transportasi berkomitmen untuk turut menekan lonjakan kasus covid-19 di Indonesia, termasuk dengan menerapkan ketentuan mengenai perjalanan dalam negeri dan transportasi di masa PPKM Darurat,” pungkasnya. (Fin.co.id)
