BANDUNG – Ketua Alumni Muda Universitas Padjadjaran Bandung Fuad Rinaldi, menyayangkan sikap pemerintah soal penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah dinilai tidak mampu menetapkan skala prioritas dalam menangani pandemi.
“Menggilanya virus corona ini, terjadi karena pemerintah tidak melakukan tindakan preventif yang cukup serius. Sehingga pandemi sulit untuk diukur kapan selesainya,” ujar Fuad di Kota Bandung, Kamis, (1/7).
Fuad yang juga Alumni Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD) merasa khawatir kegagalan tersebut membawa dampak yang luas dan berkepanjangan, khususnya pada sektor ekonomi dalam negeri.
“Dua kuartal berturut-turut tingkat pertumbuhan ekonomi kita minus. Itu artinya negara kita telah masuk dalam posisi resesi ekonomi. Lalu kemudian kita bakal dihadapkan oleh resesi ekonomi yang nyata,” ujarnya.
Selain itu, dikatakan Fuad, beberapa perusahaan pelat merah milik pemerintah juga mencatatkan rapor merah dalam kinerja laporan keuangan. Dia khawatir perusahaan-perusahaan tersebut nantinya mengalami likuidasi atau pembubaran perusahaan.
“BUMN Infrastruktur seperti Adhi Karya, Wijaya Karya dan Waskita Karya sudah memberikan Red Alert karena kesulitan likuiditas. Indikatornya mudah saja, banyak sekali Supplier BUMN Karya yang mengeluh dan berteriak tidak jelas kapan dibayar, bahkan ada yang sampai mengajukan gugatan PKPU,” terangnya.
“Pemerintah mesti memikirkan solusi atas hal tersebut, jika harus melakukan penyehatan keuangan harus jelas bentuk dukungan dan bagaimana timeline penyehatannya,” lanjutnya.
Selain hal tersebut, Fuad juga menyoroti rasio utang pemerintah yang makin membengkak.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per April 2021, utang pemerintah telah menyentuh angka 6.527,29 triliun atau 41,18 persen terhadap PDB.
Dengan meledaknya hutang, maka pembayaran bunga hutang negara juga akan ikut naik.
“Bukannya tidak mendukung program pemerintah yang dibiayai oleh hutang. Tapi kita harus kritis sampai sebanyak apa kita harus berhutang? Target hutang kita sebenarnya berapa dan buat apa? Road mapnya? serta penyelesaiannya seperti apa?” ujarnya.
Maka dari itu, Fuad meminta pemerintah dapat memastikan rencana economic recovery-plan (rencana pemulihan ekonomi) pascapandemi. Selain itu juga, tambah Fuad, refocusing anggaran terhadap penanganan pandemi juga perlu diperhatikan.
“Perlu diperhatikan, karena akan sulit apabila aliran anggaran untuk pos-pos lainnya tidak memadai. Ketika timbul gejolak ekonomi yang tidak terkendali, jelas saja rasio utang pemerintah terhadap PDB akan naik secara cepat dan signifikan. Akibatnya risiko gagal bayar bisa saja terjadi,” bebernya.
