JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejatera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) merespon pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa kritik terhadap pemerintah harus berlandaskan tata krama dan sopan santun.

“Beliau menerima kritik, itu ada di era demokrasi, baik untuk demokrasi, mestinya itu yang betul-betul beliau buktikan terjadi dan terwujud pada tingkat yang nyata. Sehingga kritik-kritik itu tidak dibungkam, kritik itu tidak dikriminalisasi dengan pemanggilan macam-macam,” ujar NHW, di Jakarta, Rabu (30/6).

Dia mengatakan, Presiden Jokowi juga harus melihat para pendukungnya, atau buzzer di media sosial yang juga kerap kali mengeluarkan pernyataan-pernyataan kasar tanpa sopan santun,

“Mestinya beliau mengkritisi buzzer–buzzer yang membela Istana gitu ya dengan pernyataan-pernyataan yang jauh dari apa yang beliau sebut sebagai tata krama, etika dan sebagainya. Jadi menurut saya agar ini betul-betul tidak lip service sebagaimana dikritikkan oleh BEM UI itu,” ungkapnya.

Leboh lanjut, Wakil Ketua MPR ini mengatakan, Presiden seharusnya menanggapi kritik terkait The King of Lip Service dengan menjamin bahwa dirinya akan memenuhi semua janjinya.

“Jadi saya lebih setuju kalau kemarin itu beliau menegaskan bahwa saya akan laksanakan janji-janji saya dan saya membuktikan bahwa saya bukanlah seperti yang Anda sebut sebagai king of lip service itu. Tapi saya justru king of practicing of janji-janji itu. Saya kira itu lebih baik bagi beliau sendiri, bagi bangsa dan negara dan baik bagi masa depan demokrasi Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi angkat bicara terkait sebutan The King of Lip Service yang dinobatkan oleh BEM UI. Jokowi mengatakan, itu bentuk ekspresi dan kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi. Akan tetapi Jokowi ingatkan mahasiswa soal tata krama dan sopan santun.

“Ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, budaya kesopan-santunan ya,” tutur Presiden. (Fin.co.id).