JAKARTA – Wacana Jokowi tiga periode tengah menjadi sorotan. Sejumlah pihak mengkritik, bahkan secara tegas Jokowi juga menolak. Inkonstitusional menjadi alasan.
Berkaca dari Orde Baru, pemerintahan yang berkuasa lama identik dengan perilaku koruptif. Bahkan otoriter. Mengekang secara penuh aspirasi hingga kritik.
Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer misalnya. Meski pada 2019 lau mendukung Jokowi, tetapi kali ini tidak ikut ke dalam Relawan JokPro yang mengusung Jokowi-Prabowo untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang.
Noel sapaan akrabnya, mengatakan, jika wacana tiga periode ini terkabul, justru akan berbahaya. Alasannya, jika ada tiga periode, tidak menutup kemungkinan akan empat periode dan seterusnya.
“Kita melawan Orde Baru salah satunya adalah membatasi kekuasaan rezim. Kalau wacana ini muncul, akan bahaya. kalau bisa tiga periode, berarti bisa empat periode. Ini bahaya,” katanya, Jumat (18/6).
Senada, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menegaskan, jika jabatan presiden perlu dibatasi. Bahkan, secara tegas Jokowi menolak gagasan tersebut.
Adi melanjutkan, wacana Jokowi tiga periode juga menghancurkan semangat reformasi yang selama ini telah dibangun. “Padahal Jokowi berulang kali menolak, masih ada saja yang ngipasin,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan eksistensi para aktivis reformasi 98 yang saat ini belum bersuara. Bahkan terkesan mengaminkan gerakan presiden tiga periode. “Tak terdengar suara lantang mereka soal jabatan presiden 3 periode,” tegasnya.
Diketahui, sekretariat JokPro akan diresmikan Sabtu (19/6). Tempat tersebut berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.
M Qodari, pengagas Jokowi 3 periode, mengatakan organisasi JokPro merupakan wadah dari beberapa pihak yang menyambut baik gagasan tersebut.
Gagasan itu juga sempat dilontarkan Qodari pada Februari-Maret lalu. Qodari mengatakan ada beberapa relawan pendukung Jokowi terdahulu yang juga ikut bergabung dalam organisasi Jokpro. Serta beberapa relawan lain yang mendukung gagasan Jokpro.(Fin.co.id)
