BANDUNG – Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar, Sugianto Nanggolah menyebutkan pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami penurunan selama di masa pandemi.
Menurutnya, dari beberapa macam pajak seperti pajak air bawah tanah, cukai rokok dan pajak BPN, yang paling terdampak adalah sektor PKB.
“Jadi kemarin waktu pertemuan, dari beberapa macam pajak, yang turun ini pajak kendaraan bermotor,” ucap Sugianto Nanggolah di Bandung Selasa (15/6).
Baca Juga:Waspada, Cimahi Bakal Jadi Zona Merah!Integrasi Ekosistem BUMN Sektor UMi – UMKM, Pemerintah Konsolidasikan Melalui BRI
Ia menjelaskan, turunnya pajak kendaraan bermotor disebabkan masyarakat banyak yang tidak bisa membayar cicilan motor. Terlebih di masa pandemi ini beberapa sektor pekerjaan pun terdampak.
“Banyak masyarakat yang sekarang kredit tidak bisa bayar. Jadi boro-boro bayar pajaknya, kendaraan cicilnya pun belum bayar,” jelasnya.
Ia mengatakan, dampak menurunnya pajak kendaraan bermotor, membuat Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) naik tinggi di jabar. Dengan angka 20 persen dari target.
Ia pun memprediksi pajak kendaraan bermotor akan turun lagi sebelum tuntas pandemi ini.
“Akan banyak lagi yang terdampaknya. Akhirnya yang diprediksi akan turun perekonomian itu dengan pembangunan malah sebaliknya,” paparnya.
Saat disinggung mengenai rencana pemerintah memasukkan pajak ke setiap sektor, ia menilai bahwa kebijakan tersebut tidak pas di masa pandemi ini. Terlebih dalam mengurus perpajakan tidak semudah itu.
“Masyarakat memungut pajak tidak mudah. Kalau nanti dipungut pajak ini akan terjadi penggelapan-penggelapan pajak. Pajaknya tidak seberapa, yang mungutnya banyak. Penggelapan pajak nantinya,” katanya.
Baca Juga:Gubernur Jabar Perintahkan Semua Tempat Wisata dan Hiburan DitutupNikmati Kuota Data Terbesar dan Harga Paling Gokil di Indonesia
Kemampuan pemerintah memungut pajak sangat hebat, berusaha mencubit dompet masyarakat dari berbagai sisi. Namun, pajak yang sudah terkumpul malah banyak yang dikorupsi. Sebelum menambah pendapatan dari pajak, hal ini harus dibenahi.
“Kalau ditambahi pajaknya sembako-sembako akan membuat penggelapan pajak terjadi di mana-mana. Ini tidak tepat dan logis. Bukan rawan, itu yang akan terjadi. Bukannya mendapatkan pendapatan tapi mendapatkan masalah baru,” paparnya.