DEPOK- Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok menyebut animo masyarakat miskin untuk mendaftar ke sekolah negeri di kota Depok cukup tinggi. Ia berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) bisa memberikan dispensasi (kelonggaran) kepada siswa miskin agar bisa diterima di sekolah negeri.
Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan kepada Jabar Ekspres menerangkan bahwa saat ini ada begitu banyak keluarga miskin yang anak-anaknya berkeinginan masuk sekolah negeri.
“Akan tetapi, kebanyakan dari mereka (warga miskin) datanya tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Karena masalah itu, keluarga miskin ini kesulitan mengurus pendaftaran di sekolah negeri karena harus ada bukti dokumen DTKS,” papat Roy.
Ia mengatakan, dari laporan yang diterima DKR, ada sekitar 30 orang tua siswa yang tidak terdaftar dalam DTKS.
“Itu data yang kami punya, kami tidak tahu di luar sana. Boleh jadi angkanya melebihi laporan yang kami punya,” jelasnya.
“Kami berharap, masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam DTKS, diberikan dispensasi oleh Kepala Disdik Provinsi Jabar agar bisa diterima di sekolah negeri,” sambung Roy.
Roy juga mengatakan, pengurusan DTKS di Dinas Sosial Kota Depok telah dilakukan oleh warga miskin yang kini diperjuangkan pihak DKR.
“Namun, sampai sekarang belum juga terdaftar dalam DTKS. Saya juga telah menghubungi Dinas Sosial untuk menanyakan hal tersebut,” imbuhnya.
Dari hasil komunikasi dengan pihak Dinsos Depok, Roy menuturkan, Dinsos Depok hanya menerima daftar nama yang sudah terdaftar dalam DTKS dari Kemensos RI (Kementeria Sosial).
“Sementara bagi masyarakat yang belum terdaftar, menurut pihak Dinsos Depok hanya bertugas mengusulkan saja dan ini butuh proses dan waktu lama,” ujarnya.
Dirinya meminta agar jangan sampai hal ini merugikan siswa miskin yang punya keinginan besar untuk bisa masuk sekolah negeri.
“Sebelumnya saya juga sudah mendesak menuntut Disdik Jabar agar tidak kaku dalam memberikan syarat bagi masyarakat miskin mendaftar melalui jalur KETM (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu),” ucap Roy.
Ia mengatakan, pemimpin itu harus memberikan kebijaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
