BANDUNG – Komponen umat Islam yang tergabung dalam Aliansi Ulama dan Tokoh Islam se-27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat melakukan audiensi dengan anggota DPRD Jabar, Selasa(8/6). Aksi audiensi ini membahas penegakan hukum yang tidak merata di Indonesia.
Menurut perwakilan dari aliansi ulama, pihaknya kecewa atas sikap pemerintah karena menggunakan penegak hukum sebagai alat kekuasaan. Penilaian itu disampaikan merujuk pada vonis enam tahun kurungan pidana eks pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab.
“Kami ingin mengekspresikan keprihatinan atas penegakan hukum yang sangat serampangan. Kita harap penegak hukum ini ada kan untuk memberi rasa keadilan. Karena keadilan ini menjadi hal yang sangat fundamental dari ajaran Islam,” ujar Asep Syaripuddin.
Mereka pun meminta DPRD Provinsi supaya berdialog dengan Komisi tiga DPR RI yang membidangi hukum, HAM dan keamanan. Mereka meminta supaya diskriminasi terhadap ulama, habaib dan aktivis Islam tidak terjadi lagi. Selain itu, pembebasan Habib Rizieq juga digelorakan.
“Alhamdullilah tadi kita sudah diterima dengan baik, dan insyaAllah DPRD jabar, tadi dari Komisi I DPRD akan menyampaikan ke DPR-RI,” katanya.
Dalam waktu dekat, mereka akan menyambangi kantor DPR RI Jakarta untuk melakukan aksi serupa. Namun sebelum itu, aksi serupa juga dilakukan di beberapa wilayah di Jabar seperti Bandung Barat, Bogor, dan Ciamis. Hal itu, dikatakannya, menunjukkan bahwa masyarakat Jabar cinta terhadap tegaknya keadilan.
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Haru Suandharu menanggapi permintaan Aliansi Ulama dan Tokoh Islam itu. Menurutnya, gagasan penegakan pemerataan hukum merupakan hal yang harus didukung. Dia pun akan menyampaikan poin dari dialog tersebut kepada ketua DPRD Provinsi untuk ditindaklanjuti ke DPR-RI.
“Apa yang disampaikan para ulama tadi, kaitan dengan penegakan hukum di Indonesia harus kita dukung agar penanggulangan Covid ini jangan dikaitkan dengan hal-hal yang lain. Saya yakin penyelesaian Covid itu bukan dengan memenjarakan seseorang. Jadi saya justru yakin itu penanggulangan Covid dengan cara vaksinasi, dengan pembatasan kegiatan, dengan pola protokol kesehatan. Itu lebih optimis akan lebih bisa tercapai,” ujarnya.
