DEPOK – Partai Solidaritas Indonesia meluruskan persepsi publik tentang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada instansi pemerintahan.
Dalam kenyataannya, menurut PSI, masih banyak masyarakat yang beranggapan kalau penghargaan WTP yang diraih oleh instansi pemerintahan terkait seakan-akan instansi bersangkutan telah bebas dari berbagai malpraktik pengelolaan anggaran publik.
Lebih parah lagi, ada yang beranggapan jika predikat tersebut merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Padahal, penghargaan itu belum tentu merupakan sebuah cerminan atas kenyataan.
“Jika memang WTP menjadi salah satu prestasi untuk Kota Depok itu adalah prestasi dari pembuat Laporan Keuangan Kota Depok (LKPD) yang dilakukan dengan baik dan cermat dengan adanya pembuktian terbuka kepada BPK Jabar,” kata Wakil Ketua Umum DPD PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra kepada Jabar Ekspres, Sabtu (22/5).
“WTP menurut kami bukanlah suatu prestasi, itu adalah kewajiban yang memang seharusnya dilakukan dan dijalankan Pemkot Depok karena hak mereka sebagai pejabat publik juga dipenuhi lewat pembiayaan dari keuangan daerah,” sambungnya.
Lepas dari kegembiraan itu, bagi PSI, hal penting yang patut dipertanyakan lebih jauh ialah bagaimana fakta keterbukaan informasi yang diraskan oleh publik Kota Depok sejauh ini.
“Pertanyaan kami, rekan-rekan media dan warga menyaksikan langsung di lapangan, apakah akses informasi mengenai laporan itu dapat diakses publik dalam perencanaan, pengerjaan dan pelaporannya itu yang penting dan krusial,” tandas Icuk.
Lebih lanjut, Icuk justru menaruh prasangka di balik apa yang diraih oleh Pemkot Depok, setelah berkaca pada beberapa kasus yang dialami daerah lain.
“Kita juga seharusnya tidak bisa tutup mata akan hal yang terjadi di Bekasi yang melibatkan Sekda dan Pihak BPK Jabar tahun 2010 lalu terkait suap auditor BPK Jabar,” paparnya.
Meski begitu, ia berharap semoga praktik semacam ini tidak dilakukan juga oleh Pemkot Depok dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola keuangan daerah.
“Saya percaya pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan pembangunan yang terasa oleh masyarakat,” tuturnya.
