“Jadi kuncinya adalah kolaborasi antara stakeholder baik orang tua kemudian penyelenggara pendidikan dan pemerintah, tapi kalau ditanya ketika PTM ini nanti diperbolehkan, ya kami bisa jalan dengan persetujuan orang tua,” lanjutnya.
Ibramsyah pun mengaku sudah menyebarkan angket sesuai edaran dari Disdik ke beberapa unit sekolah di bawah Yayasan Taruna Bakti.
“Karena Taruna Bakti mulai dari pendidikan dasar, ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai Akademi Sekretaris, beberapa unit sudah dilakukan penyebaran angket sesuai anjuran disdik, ada juga yang belum seperti SMA, karena belum dapat arahan dari Provinsi,” katanya.
Ia mengungkapkan, hasilnya sementara memang tingkat keikutsertaan dalam PTM 60-70 persen setuju.
“Jadi tergantung level. Ketika di TK mungkin orangtua belum terlalu membiarkan anaknya bersekolah menyebabkan hanya 40 persen setuju. Kalau SMP itu cukup tinggi. Kita masih tunggu ‘feedback’-nya untuk unit-unit lain,” ucapnya. (rls/nis/ziz)
