NGAMPRAH – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapatkan kuota dari pemerintah pusat untuk rekrutmen CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) total sebanyak 4.774.
Jumlah tersebut masih di bawah usulan yang dilayangkan Pemda KBB ke pusat, yakni sebanyak 5.064. Terdiri dari PNS tenaga kesehatan dan teknis serta PPPK guru dan tenaga kesehatan.
“Kuota yang disetujui pusat memang masih di bawah usulan yang diajukan. Tapi memang itu kewenangannya di pusat, Pemda KBB hanya mengusulkan sesuai perhitungan kebutuhan pegawai di setiap OPD,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), KBB, Asep Ilyas, Rabu (19/5).
Jumlah PNS kesehatan yang diusulkan sebanyak 55 dan disetujui 53, tenaga teknis dari usulan 159 yang disetujui 60. Sementara untuk PPPK guru usulannya sebanyak 4.749 disetujui 4.560 dan untuk PPPK kesehatan jumlah usulan 101 dan yang disetujui 101.
“Sehingga secara total selisih kuota yang tidak disetujui oleh pusat ada sebanyak 290,” katanya.
Menurutnya, jumlah usulan itu dihitung berdasarkan kebutuhan personel di berbagai dinas. Namun yang paling mendominasi memang untuk pengisian personel tenaga di bidang kesehatan dan pendidikan khususnya guru.
Termasuk juga tenaga teknis untuk tenaga penunjang sebagai verifikator keuangan di rumah sakit dan puskesmas.
“Pendaftaran seleksinya dilakukan dari 31 Mei sampai 21 Juni 2021. Untuk PPPK guru seleksinya dilakukan oleh Kemendikbud, sementara untuk CPNS dan PPPK non guru seleksi administrasinya melalui SSCASN dengan verifikator instansi daerah,” sebutnya.
Kepala Dinas Pendidikan, KBB Asep Dendih menyebutkan, meskipun ada rekrutmen guru dari jalur CPNS dan PPPK masih belum bisa menutupi kekurangan guru di KBB.
Hal ini karena setiap tahunnya ada ratusan lebih guru yang memasuki masa pensiun. Oleh karena itu keberadaan tenaga honorer di sekolah masih akan terus diberdayakan.
“Kebutuhan kekurangan guru masih belum tercover karena jumlah yang pensiun dan yang masuk tidak sebanding. Makanya jumlah tenaga honorer saat ini yang berjumlah sekitar 6 ribu pegawai masih akan diberdayakan,” ujar Asep. (mg6)
