BANDUNG – Kebijakan demokrasi yang diusung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama era reformasi sudah berjalan sepanjang 23 tahun.
Namun, pada kenyataannya dinamika dari demokrasi itu sendiri masih begitu fluktuaktif dan konsolidasi pun sulit tercapai.
Bahkan berdasarkan tren Freedom In The World 2021 (Freedom House): Democracy Under Siege. Indonesia berada dalam status partly free (59/100) terendah dalam 5 tahun terakhir.
Terlebih dalam 2 tahun terakhir saat ditempa wabah pandemi Covid-19, banyak prioritas politik yang berubah.
Sebuah survei yang dilakukan lembaga kerja Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) menyebutkan dalam hal persepsi demokrasi, dan penilain kinerja pemerintah masyarakat Indonesia di Jawa Barat menyatakan kesetujuan dan kepuasannya.
Survei yang dilakukan pada rentang waktu 20-30 April 2021 tersebut mengambil sampel wawancara dari 396 orang yang tersebar di 9 kota/kabupaten di Jawa Barat.
Mayoritas responden tidak menolak atau setuju dengan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, sebagian besar dari responden menganggap tidak ada tantangan antara demokrasi dan nilai-nilai Islam.
Ditambah lagi mereka juga menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi. Bahkan tingkat kepuasan terhadap Pemerintah Pusat mencapai angka 59,6 persen, sementara pada tingkat kepuasan pemerintah daerah Jawa Barat berada angka 76,5 persen.
Direktur Riset IPRC, Leo Agustino, Ph.D. mengatakan bahwa riset ini diperlukan menjelang diadakannya Pilpres 2024.
“Kita tidak ingin kehilangan momen, menuju 2024 itu bukan waktu yang lama tapi saya disclaimer dulu penelitian hanya dilakukan di 9 kota/kabupten Jawa Barat, ya ini merupakan sumbangsih langsung IPRC sebagai lembaga kerja,” ujarnya saat memberikan rilis survei, Sabtu (8/5).
Selain itu, ia menyebutkan bahwa penelitian ini memiliki 3 tujuan utama untuk keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
“Fokus pada 3 hal, satu pada keberterimaan sistem demokrasi pada masyarakat, kalau diterima sebarapa tinggi kalau tidak adakah sistem yang lain, yang kedua berusaha menggali persoalan kinerja selama 1, 2 tahun terakhir ini sudah terjalankan baik atau tidak, yang terakhir kita tidak ingin kehilangan momen untuk 2024,” tutupnya.
Adapun penelitian tersebut mencakup di wilayah Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. (MG7)
