oleh

DPRD Awasi Data Permohonan Hibah

BANDUNG – Proses penginputan data mengenai permohonan hibah organisasi lintas agama akan mendapatkan pengawasan ketat dari para legislator Jabar. Pasalnya, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mengamanatkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.

Selain itu, keterbukaan informasi publik juga sebagai wujud implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang membuat publik dapat mengetahui informasi mengenai Pemda terutama pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga:  190 Desa di Subang Sudah Bebas Buang Air Besar Sembarang

Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Harris Bobihoe menerangkan, informasi harus dikelola dalam suatu SIPD yang telah dibuat Pemda untuk menjadikan pembangunan daerah tertib dan teratur. Hal itu juga berlaku tentang sistem penginputan permohonan hibah organisasi lintas agama di Jabar.

“Hasil dari sosialisasi ini ke depannya semua akan menjadi tertib dan teratur, tidak akan menemui kendala dan tidak masuk pendataan karena semuanya sudah jelas ada di sistem,” terang Bobihoe di Masjid Pusdai Jabar, Kota Bandung, Jumat (7/5) dilansir rmoljabar.

Baca Juga:  Angka Kemantapan Jalan Provinsi Jabar Turun di Bawah 80 Persen

Atas dasar hal tersebut, Komisi V DPRD Jabar akan selalu mengawal dan menjadi katalisator sistem penginputan permohonan hibah organisasi lintas agama. Sebab, ia menilai hal tersebut menjadi pola hubungan baru yang diwujudkan melalui cara baru dalam mengisi anggaran DPRD dan Pemda.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Baca Juga