BANDUNG – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari menyampaikan sejumlah informasi terbaru, mengenai beberapa program terkait infrastruktur perhubungan yang bersinggungan dengan Kota Bandung. Di antaranya, menyoal integrasi transportasi kereta cepat menuju wilayah perkotaan.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bandung, Oded M. Danial, usia menerima jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat di Pendopo Kota Bandung, Rabu, (28/4).
“Pak Hery menyampaikan beberapa progres perencanaan pembangunan di Kota Bandung, meliputi diantaranya aksesibilitas bagaimana transportasi menyambungkan antara kereta api cepat dengan Kota Bandung,” ungkapnya.
Menurutnya, pengkoordinasian pengelolaan tiga terminal di Kota Bandung. Yakni Terminal St. Hall, Terminal Ciroyom dan Terminal Ledeng. Pembahasan mengenai pengelolaan ini berkenaan dengan peningkatan kualitas layanan terminal.
“Dibahas tadi tentang terminal, ada terminal-terminal yang harus dikaji apakah terminal tetap bertahan tipe B yang pengelolaannya di provinsi atau tipe c yang masih dikelola kota,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari mengungkapkan, perkembangan terkait program pemerintah pusat yang berkaitan dengan transportasi massal penghubung wilayah Bandung Raya. Pertama, yakni rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT).
Hery mengungkapkan, proyek pembuatan BRT ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi masalah transportasi di kawasan Bandung Raya. Saat ini persoalannya semakin pelik mengingat mobilitas masyarakat yang semakin meningkat antar kota/kabupaten di Bandung Raya.
“Program pengembangan BRT ini kita laporkan. Mudah-mudahan 2022 dan 2023 ada tambahan BRT di Bandung. Ini inisiasi pusat, kami diamanatkan mengawal dengan ketat,” ungkapnya.
Masih berkaitan solusi transportasi, Hery menuturkan, pemerintah pusat juga akan menerapkan skema Buy The Service (BTS). Yakni sistem jasa layanan angkutan melalui pihak ketiga, dengan tujuan utama menguatkan konektivitas antar daerah.
Hery menyebutkan, seluruh skema BTS ditangani oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah hadir sebagai penerima manfaat saja.
“Ini berbasiskan bisa sama, tetapi program pemerintah pusat dengan skema buy the service. Ini juga melelangkan program penyediaan prasarana bis untuk beberapa trayek. Ada lima trayek yang meliputi Bandung Raya, tapi sebagian besar ada di Kota Bandung,” bebernya.
