Menurutnya, peta jalan tersebut penting agar pendidikan nasional bisa terus maju meskipun berganti kepemimpinan atau rezim. Namun, Peta Jalan yang dibuat Kemendikbud belum menjawab kebutuhan tersebut.
Dia menilai, peta jalan ini masih parsial dan belum menjawab harapan kita semuanya. Padahal peta jalan ini kami inginnya levelnya kira-kira menjadi visi negara, bukan visi pemerintah.
“Jadi semacam GBHN Pendidikan yang tidak boleh terinterupsi kepentingan politik jangka pendek, rezim, atau pergantian menteri pendidikan sekalipun,”jelasnya.
Komisi DPR X RI pun telah mengkritik semua aspek dan menyimpulkan peta jalan tersebut baru sebagai pra konsep. Levelnya bahkan belum mencapai konsep karena naskah akademiknya masih belum didapatkan.
Berdasarkan hal tersebut, maka perlunya revisi PP No.57 Tahun 2021. Nantinya Kemendikbud akan kembali mengajukan revisi dari kebijakan ini.
Untuk itu, ia berharap agar stakeholder terkait bersedia memberikan masukan.
“PP 57 sementara dihold dan menunggu ajuan revisi baru yang akan diajukan kembali oleh Kemendikbud. Kemendikbud akan berikan draftnya kembali, dan mohon masukannya,”ujarnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. Sholehudin menyampaikan kesiapan pihaknya untuk memberi masukan kepada Kemendikbud.
Sejauh ini, UPI secara kelembagaaan dan individual memberikan masukan kepada Kemendikbud.
“SNP itu dalam pikiran saya mestinya menggambarkan kondisi terbaik yang mungkin dipenuhi satuan pendidikan secara tepat dan maksimal,”terangnya.
Iapun menyarankan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) tersebut perlu mempertimbangkan existing condition (kondisi di lapangan), rujukan idealnya, dan kapasistas satuan pendidikan untuk mencapai SNP tersebut.
“Kami berpendapat transformasi harusnya dengan pengembangan guru. Menurut kami di peta jalan itu kurang jelas,”ujarnya.
“Kami juga sudah membedah sejumlah poin dalam PP No.57 dan memberikan masukan dalam berbagai bidang, termasuk bidang proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian, tenaga pendidikan, dan lainnya,” tambah dia lagi.
Pada kesempatan tersebut Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia ( ICMI ) Orwil Jabar Prof. Dr. H. Moh .Najib, M.Ag didampingi Drs.H.Dedeng Maolani,SH. M.Si menuturkan, acara Mudzakarah ini akan terus dilakukan ICMI Orwil Jabar di bulan ramadan.
