Gernas Literasi Digital ditandai dengan diluncurkannya empat kurikulum literasi digital yaitu Budaya Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital, Etis Bermedia Digital dan Cakap Bermedia Digital yang akan disebar ke 34 provinsi di Indonesia.
“Karena melibatkan 12,4 Juta masyarakat, maka akan dilakukan di dalam lebih dari 20.000 kegiatan,” kata Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam keterangan yang diterima, Sabtu.
Johnny berharap program Gernas Literasi Digital dapat terus digelorakan terus ke depannya agar masyarakat Indonesia dapat melek secara digital.
Peluncuran empat pilar kurikulum dan Modul Literasi Digital itu dilakukan di Surabaya, Jawa Timur dan dihadiri oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Gernas Literasi Digital untuk Mengenal Dinamika Era Digital
Gerakan Nasional Literasi Digital itu akan membagikan kecakapan- kecakapan mengenal dinamika di era digital. Hal itu merupakan sebuah hal mutlak untuk diketahui masyarakat agar menggunakan momen era digital dengan baik dan maksimal.
Sebanyak 20.000 kegiatan untuk promosi empat pilar kurikulum dan modul Literasi Digital itu merupakan hasil kerjasama di antara Kementerian Kominfo. Turut terlibat pemerintah-pemerintah daerah, Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi hingga 110 lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
Johnny menyatakan kebutuhan akan Sumber Daya Manusia yang handal dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sangat mendesak untuk diupayakan secara masif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Data Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia tengah mengalami digital talent gap atau kesenjangan talenta digital. Di mana kita membutuhkan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun; atau rata-rata 600.000 talenta digital setiap tahunnya.
Menyadari kebutuhan akan talenta digital Indonesia yang begitu besar, Kementerian Kominfo menggunakan pendekatan komprehensif yang mencakup 3 (tiga) tingkatan kecakapan digital.
“Di level advanced atau tingkat lanjutan, program Digital Leadership Academy (DLA) diinisiasi untuk meningkatkan kapasitas pembuat kebijakan digital (digital decision maker) baik di sektor publik maupun privat,” ujar Johnny.