Sehingga, upaya pencegahan bencana dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh banyak pihak.
“Kami ingin kolaborasi antara pemerintah dan pihak pengembang ini benar memperhatikan aturan, perizinan, terutama dampak lingkungan,” ujar politisi asal Fraksi Golkar itu.
Pasalnya, lanjut dia, bencana yang terjadi di Jabar beberapa waktu lalu itu kerap mengalami keterlambatan penanganan akibat keterbatasan anggaran.
Ia pun menilai pemerintah lebih fokus terhadap penanganan hunian sementara maupun rumah untuk relokasi hingga penanganan ketersediaan air bersih.
Kendati begitu, ia berharap kolaborasi nyata dapat diwujudkan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Hal tersebut sebaiknya dapat dilaksanakan sesegera mungkin sebagai upaya awal pencegahan bencana.
“Seperti untuk menata lingkungan, rumah kumuh, sanitasi, hingga penanaman pohon di sekitar lingkungan perusahaan sebagai pembatas dengan pemukiman,” ucapnya.
Terlebih kini masih terdapat perusahaan yang belum taat, bahkan tidak menghiraukan mengenai dampak lingkungan.
Oleh karena itu, pemerintah harus memasifkan pengawasan kepada perusahaan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan.
“Pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap perusahaan yang telah ditegur tetapi tidak menghiraukannya,” pungkasnya. (win)
