NGAMPRAH – Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di Kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) terkait kasus dugaan korupsi bantuan social yang menjerat Bupati Kabupaten Bandung Aa Umbara dan anaknya Andri Wibawa.
Kali ini, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan Kantor Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) KBB pada pukul 14. 50 WIB.
Proses penggeledahan berlangsung selama lima jam dengan memasuki gedung C di Komplek pemerintahan KBB.
Petugas berhasil membawa sekitar 5 koper yang berisi berkas-berkas untuk dijadikan alat bukti untuk dugaan kasus korupsi. Proses pemeriksaan dikawal secara ketat oleh petugas polisi dan Satpol PP.
Sebelumnnya petugas KPK juga mendatangi kediaman Bupati Kabupaten Bandung Aa Umbara di di Jalan Murhadi, RT 03/02, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) selasa, (16/3).
Kedatangan petugas anti ruswah itu diduga kuat untuk mencari bukti-bukti terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial yang saat ini menimpa orang nomer satu di Kabupaten Bandung Barat itu.
Bukan saja kediaman Aa Umbara, Petugas KPK juga mendatangi rumah lainnya yang beralamat di keluar Gang Sukajadi RT 03/02, Desa Lembang, Kecamatan Lembang.
Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, sejauh ini KPK sudah menggeledah empat tempat terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat pada 2020.
Penggeledahan pertama dilakukan pada Sabtu (20/3) di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Ada tiga lokasi yang digeledah. Ketiganya merupakan rumah dari pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara ini.
“Di 3 lokasi ini, telah ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait perkara,” kata Ali kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/3).
“Untuk 1 lokasi penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan bukti berupa barang elektronik yang terkait dengan perkara,” katanya.
“Selanjutnya bukti-bukti tersebut segera dianalisa untuk diajukan penyitaannya guna menjadi bagian kelengkapan berkas perkara penyidikan dimaksud,” tambahnya.
Seperti diketahui, KPK mulai melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang terkait COVID-19 di Bandung Barat. KPK menyebut kasus itu terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat pada 2020.
