Dalam FGD tersebut, gabungan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh jawa Barat merasa keberatan dengan adanya aturan tersebut. Sehingga secara tegas menolak UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Untuk itu kami akan sampaikan petisi dan kesepakatan bersama, sebagai maklumat yang kami sampaikan baik kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi Jawa Barat termasuk pihak lainnya yang berkepentingan,” tandasnya. (bbs/drx)
