“Jadi si penerima membayar duluan atau yang mengurusi mendapatkan jatah diawal. Bukan cair diawal sudah mendapatkan jatah,” lanjutnya.
“Modus-modus gitu harus betul-betul dituntaskan. Karena bisa jadi juga daerah lain juga sama, cuman diam. Belum ada ditemukan,” tambahnya.
Saat disinggung ada dewan provinsi yang menjadi ketua disalah satu lembaga keislaman, dan mendapatkan banyak gelontoran dana hibah. Menurutnya harus ada pengusutan lebih dalam.
“Andaikata ikut keterlibatan, berarti dalam pengalokasian. Diberi jatah untuk daerah mana yang mendapatkan bantuan itu. Ya berarti kebijakan ditingkat APBDnya,” katanya.
Menurutnya, ditingkat pengalokasian harus ada pengusutan. Apalagi yang menangnya daerah itu,itu lagi.
“Jangan-jangan ada orang dalam yang sedang memperjuang itu dengan tadi modusnya ijon tadi. Meraka dapat diawal, mereka sudah dapat sebelum pencairan,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) tidak banyak berkomentar terkait pemotongan Dana Hibah Tahun Anggaran (TA) 2020 oleh sejumlah oknum di Kabupaten Tasikmalaya.
Ketua Komisi IV DPRD Jabar Tetep Abdulatip mengatakan, terkait adanya penyimpangan Dana Hibah Provinsi merupakan kewenangan penyidik.
“Ya kewenangan penyidik. Bukan wilayah kami. Itu kan bagian dari penegakkan hukum sesuai dengan peraturan, mekanisme, dan prosedur yang berlaku,” ucap Tetep.
“Bagian dari upaya kami untuk melakukan pengawasan. Namun penanganannya ada di ranah hukum jika sudah ada penyimpangan dana hibah,” imbuhnya.
Menurutnya, jika benar ditemukannya penyimpangan. Silahkan pihak berwenang mendalami kasus tersebut. Dirinya akan mendukung sepenuhnya atas penyelidikan pemotongan dana tersebut.
“Itu kan temuannya tinggal dikroscek di lapangan jika terjadi penyimpangan dana hibah provinsi. Kami di Dewan mendukung itu,” tegasnya
Saat disinggung mengenai banyaknya dana hibah provinsi masuk ke Kabupaten Tasikmalaya. Legislatir Dapil 15 itu membantah. Sebab, jelas dia, setiap daerah pun mendapati dana hibah.
“Daerah lainnya sebetulnya banyak tetapi kebetulan saja uji petik dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya. Namun, di semua daerah juga ada karena permohonan dari masyarakat kan semuanya,” jelasnya.
Cuman sebelumnya, lanjut dia, di Kabupaten Tasikmalaya pernah ada kasus. Sehingga Kabupaten Tasikmalaya menjadi daerah yang diuji petik atau memang ada laporan dari masyarakat.
