Pada sesi terpisah, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Jawa Barat Idam Rahmat mengaku siap menindaklanjuti keputusan pemerintah dalam penanggulangan stunting.
Saat ini pihaknya masih menunggu regulasi teknis yang akan mengatur tata kerja dan koordinasi antara permintah provinsi dengan BKKBN sebagai ketua pelaksana penanggulangan stunting nasional.
“Tentu kami akan menyesuaikan dengan pemerintah pusat. Kami masih menunggu arahan lanjutan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga induk yang mengatur tata kelola pemerintahan di daerah. Meski begitu, selama ini upaya penanggulangan stunting di Jawa Barat sudah berlangsung melalui kelompok kerja yang dibentuk oleh Gubernur,” ungkap Idam.(NJ)
