Indeks demokrasi dalam survey-nya the Economist Intelligence Unit (EIU) menurun . Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang dilakukan dalam demokrasi itu. Tentu ada hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang kita ketahui.
“Kita semua tahu dalam dasar demokrasi, bahwa warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Ucap Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla juga menyinggung masalah utama dalam demokrasi. Menurutnya, masalah demokrasi di Indonesia disebabkan oleh ‘mahalnya’ demokrasi.
“Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka disitulah terjadinya menurunya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” paparnya.
Jusuf Kalla menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah.
“Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” tegas Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla juga menyampaikan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintah demi terwujudnya manfaat demokrasi. Dalam hal tersebut, keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. (Fin.co.id)
