BANDUNG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Barat, menerbitkan 10 rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, dalam penanganan pandemi COVID-19 .
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menyatakan, dalam salah satu rekomendasi, pihaknya mendesak Pemprov Jabar segera menyediakan anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak COVID-19 , termasuk dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
“Kami berharap, besaran bansos yang diberikan memadai serta proses pembagiannya mudah, efisien, tepat sasaran, dan tidak menyebabkan warga penerima berkumpul,” tegas Haru dilansir dari sindonews.com, Sabtu (23/1).
Haru juga memaparkan sembilan rekomendasi lainnya untuk Pemprov Jabar dalam penanganan COVID-19 tersebut. Rekomendasi selanjutnya, lanjut Haru, Pemprov Jabar harus melaksanakan pencegahan penularan COVID-19 secara optimal. Bila perlu, kata Haru, berlakukan WFH (work from home) bagi industri tertentu.
“Rekomendasi ketiga, yakni mendorong peningkatan kemampuan TLI (tes lacak isolasi) sesuai standar WHO dalam usaha pencegahan penularan COVID-19 ,” katanya.
Selanjutnya, Fraksi PKS DPRD Jabar juga mendorong pemerintah untuk menjamin ketersediaan APD (alat pelindung diri), vitamin, maupun obat-obatan dalam mendukung tenaga medis maupun pasien COVID-19 .
“Selain ketersediaan APD , di rekomendasi kelima, kami meminta Pemprov Jabar meninjau ulang program pemulihan ekonomi yang berorientasi pada semangat “meroketkan” ekonomi,” tegas Haru lagi.
Haru juga menekankan, saat ini, Pemprov Jabar harus fokus pada program pemulihan ekonomi yang berhubungan langsung dengan penguatan penanggulangan dampak kesehatan, ketahanan pangan, daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi masyarakat kecil menengah yang terdampak langsung pandemi COVID-19 .
“Rekomendasi keenam dari kami, yakni agar Pemprov Jabar memanfaatkan perintah refocusing dan realokasi APBD 2021 tidak hanya untuk pengadaan vaksin, namun juga untuk penanggulangan kesehatan, ketahanan pangan, peningkatan daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi masyarakat kecil dan menengah,” paparnya.
Dalam rekomendasi ke tujuh, Fraksi PKS DPRD Jabar meminta peran rumah sakit umum daerah (RSUD) dan intansi kesehatan milik Pemprov Jabar dilibatkan dalam proses vaksinasi COVID-19 .
“Rekomendasi ke delapan, Pemprov Jabar harus melibatkan tokoh publik secara lebih luas dalam upaya menyukseskan program vaksinasi , khususnya yang eksis secara informal di masyarakat,” jelasnya.
