Kita bersyukur pemerintah level pusat sampai daerah sangat baik melakukan penanganan jaminan sosial, baik untuk faskes maupun kebutuhan sosial lain.
’’KPK dengan sigap menangkap Mensos (Juliari) ketika melakukan korupsi Bansos. Ini layak diapresiasi,” ujarnya.
Farhan menilai, keputusan pemerintah menutup akses Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 merupakan langkah yang telat.
“Pernyataan tegas Menlu menutup Perbatasan Negara walau terlambat, layak diacungi jempol. Kebijakan yang semestinya dicanangkan sejak awal pandemi ini setidaknya mulai membangun kepercayaan masyarakat yang sempat bingung dengan pernyataan para menteri yang gagal menerjemahkan kebijakan Presiden,” katanya.
Demikian juga dengan pernyataan Menkes baru yaitu Budi Gunadi Sadikin yang dinilai memberikan penjelasan transparan tentang vaksinasi yang merupakan master plan Pemerintah dalam penanganan Pandemik COVID-19.
Selain itu, Farhan juga mengkritik tindaklanjut kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang cuci tangan terkait jaminan keamanan pelaksanaan belajar tatap muka mulai 2021.
Bagaimana nasib jutaan anak sekolah dan mahasiswa kita? Apakah Mendikbud sudah clear tentang kebijakan kegiatan belajar dan mengajar di semua level? Atau Mendikbud masih bersembunyi di balik naras atau semua dikembalikan kepada kebijakan masing-masing kepala daerah?
’’Pernyataan Mendikbud ini jelas-jelas cuci tangan, bukan memimpin gerbong besar sistem pendidikan keluar dari krisis akibat pandemik ini,’’ katanya.
Sedangkan untuk enam menteri baru yang dilantik beberapa waktu lalu, Farhan menekankan mereka untuk berinovasi dan mampu menerjemahkan visi Jokowi dalam menangani COVID-19.
“Saya melihat para menteri baru punya kapasitas sangat baik walaupun belum bisa menutupi 100 persen kelemahan kabinet kerja periode kedua Jokowi. Mereka akan menghadapi tantangan yang sangat terjal,” katanya.
Menteri KKP dan Mensos harus bersih-bersih internal karena kasus korupsi dahulu sebelum bisa kebutuhan dengan program. Menkes harus mampu menjadi leading sektor dan pemersatu gerak langkah menghadapi krisis kesehatan global ini.
Menag punya pekerjaan rumah besar menghilangkan sisa-sisa dikotomi agama yang timbul karena radikalisasi dan pemanfaatan nya untuk kontestasi politik.
’’Menparekraf harus mampu bersinergi dengan Mendag yang baru membangun pasar ekspor budaya Indonesia. Maka keduanya harus bisa menciptakan ekosistem bagi tumbuhnya industri ekonomi kreatif yang berkelas dunia,” tutup Farhan mengakhiri. (*/yan)
