JAKARTA – Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan masih jadi polemik. Elemen buruh mengaku tidak dikut sertakan. Sementara Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim melibatkan elemen masyarakat.
Dalam keterangan resminya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan jika perundingan yang selama ini dilakukan belum mewakili elemen buruh. Alasannya, mayoritas elemen buruh tidak mendapatkan undangan diskusi untuk membahas RPP.
Ia melanjutkan, dar 15 anggota tripartit nasional. delapan orang yang berasal dari KSPI, KSPSI, dan KSBSI tidak mendapatkan undangan. Selanjutnya, tiga dari lima dewan pengupahan unsur buruh juga sama.
Padahal, saat ini di Mahkamah Konstitusi juga tengah dilakukan uji materi UU Cipta Kerja. Pembahasan RPP yang saat ini sedan gencar dilakukan menurutnya tidak bijak dalam menyikapi keberatan buruh.
“Saat ini masih dibahas di MK. Para menteri jangan memaksakan kehendak. Tunggu keputusan MK. Karena presiden menyatakan jika keberatan silakan ke MK,” terangnya, Senin (28/12).
Terpisah, Kementerian Ketenagakerjaan dalam keterangan resminya mengklaim terus melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
Salah satu elemen masyarakat yang dilibatkan adalah masyarakat daerah, dalam dialog sosial pembahasan RPP. Dialog ini juga mengundang unsur Tripartit yakni pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Kebijakan Publik, Reyna Usman, mengatakan bahwa ada empat RPP yang terus dikebut untuk dirampungkan yakni RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; RPP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerjadan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang Pengupahan (Revisi sebagian PP Nomor 78 Tahun 2015); dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Pentingnya elemen di daerah dilibatkan dalam pembahasan RPP turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 sebagai wujud dari partisipasi publik dalam proses pengabilan keputusan, termasuk masyarakat di daerah,” ujar Reyna Usman di Jakarta, Senin (28/12).
Reyna berpendapat, partisipasi masyarakat di daerah akan mendorong terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah.