BANDUNG – Hampir selama sepuluh bulan pandemi Covid-19 berlangsung, bahkan hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak adalah dengan mengeluarkan kebijakan Bantuan Sosial (Bansos).

Hal itu dikatakan Ketua APDESI Jabar Dede Kusdinar. Menurutnya, perekonomian terganggu akibat adanya pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19.

“Sehingga membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan bansos di antaranya PKH, BPNT, BST, dan BLDD. Disalurkannya bansos salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu, pra sejahtera,” katanya.

Dia menjelaskan, bansos sangat diharapkan oleh masayarakat karena itu dalam penanganan dan penyalurannya baik yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun daerah, tentu harus tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai adanya permasalahan dugaan penyelewengan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab sehingga akan merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tandasnya.

Dia mengajak kepada kepala desa se-Jawa Barat untuk bisa mengamankan dan mengawal bansos yang harus diberikan dan sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

“Kita harus mengamankan dan mengawal bantuan kepada masyarkat, baik yang bersifat dari pusat, provinsi maupun kabupaten,” pungkasnya. (rls/bam)