“Kemarin usul kami di Fraksi PKS DPRD Jabar, terkait vaksin covid-19 didengar Pemerintah pusat. Seharusnya di Jabar pun, tentang penanganan Covid-19 ini didengar. Saya melihat hanya gimick aja subtasninya, sehingga kami bersikap RPJMD 2018-2023 harus diubah, yang saat ini masih dibahas ditingkat Pansus sebelum nantinya mengesahkan anggaran murni 2021,” jelasnya.
Pengamat Politik Universitas Parahyangan, Prof Asep Warlan Yusuf yang hadir dalam webinar Refleksi Akhir Tahun Fraksi PKS DPRD Jabar, menilai bahwa langkah politik PKS di Jabar cukup baik dan diterima masyarakat Jabar.
“Jadi PKS ada di masyarakatnya ini, bagian sifatnya melengkapi atau kerjasama yang baik,” jelas Prof Asep Warlan Yusuf.
PKS saat ini, menurutnya tidak punya program partisipasi masyarakat yang menjadi bagian dari kerja PKS.
“Ini penting dibangun, sebagai dasar perjuangan bersama rakyat. Hal ini perlu sebagai unit yang mengelola public input bagi kemajuan PKS,” paparnya
Kalau tanpa ada unit itu, Prof Asep melihat PKS dalam posisi yang dikerjakan yang diprogram kan saja.
“Hasil kajiannya yakni keterbukaan, penyerapan aspiras dari apa yang dikerjakan PKS saat ini,” jelasnya.
Program PKS merakyat hanya sebagai Improvement bukan Transformasi.
“Arus dua arah harus ada komunikasi dan sinergis. Karena kejujuran keihklasan bukan hanya diskusi saja, namun bagaimana PKS harus menjadi solusi publik saat ini,” paparnya. (yan)
