Saat ditanya mengenai kondisi pengelolaan dan kerja sama dengan pihak ketiga dalan sewa menyewa aset milik Pemprov Jabar. Legislator pemenangan Dapil 12 itu enggan menyebutkan. Hanya saja mencoba membandingkan dengan PAD DKI Jakarta dari sewa menyewa aset.
“Mestinya memang aset itu dikelola dengan baik supaya tidak idle (diam). Tahun lalu, DKI bisa dapat Rp 143 miliar dalam 9 bulan. Memang aset mereka lebih banyak. Tapi itu berarti ada peluang pula Jabar untuk menambah PAD,” jelasnya.
Disinggung mengenai adanya kerja sama dengan pihak ketiga. Namun ada beberapa aset yang belum ditandatangani gubernur dan persetujuan sekda. Dirinya menjawab dengan santai.
“Ya tinggal lihat urgensinya. Kalau sangat urgen, mestinya didahulukan. Yang pasti, harus dilihat secara komprehensif manfaat dan mudaratnya lebih besar mana,” jelasnya.
“Saya tidak tahu persisnya seperti apa. Kalau soal rawan penyelewengan, apa sih yang tidak mungkin di dunia ini. Kan sudah ada sistem. Saya yakin, sistemnya bukan untuk diselewengkan,” terangnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Jabar, Ridwan Solichin menilai hilangnya potensi pendapatan daerah dari aset ditenggarai ketidaksigapan pemprov.
“Ketidaksigapan pemprov untuk melakukan pendataan aset dengan cepat akan berdampak pada minimnya upaya optimalisasi aset,” paparnya.
Bahkan, kata dia, jika aset tersebut sangat potensial menambah PAD. Namun tidak dikelola maka pasti potensi PAD pun akan hilang.
“Kami sangat mendorong agar pendataan dan optimalisasi aset daerah menjadi perhatian khusus oleh pemprov. Bahkan kami di komisi 1 mendorong agar dapat dibentuk pansus terkait hal ini,” katanya.
Mengenai temuan BPK tentang kerja sama sewa menyewa aset tanah dan bangunan belum dilaksanakan sesuai ketentuan. Dirinya kaget. “Aset sudah disewa tapi dokumen-dokumen belum lengkap? Terbukti uang sewa terlambat setor. Wah, ini sih ada indikasi ketidakseriusan bahkan penyalahgunaan aset nih,” tandasnya. (mg1/drx)
