BANDUNG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat mencatat ada 1.000 titik area yang tidak terjangkau signal atau blank spot sehingga menghambat proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Jabar.
Kepala Diskominfo Jabar Setiaji mengatakan, permasalahan blank spot tersebut menjadi salah satu fokus Diskominfo dalam mengoptimalkan perkembangan internet di daerah. Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya akan merubah model hubungan internet dari titik menjadi kawasan atau wilayah.
“1.000 titik blank spot. Kami tahun depan akan merubah model pendekatan hubungan internetnya. Jadi kalau yang model titik itu hanya wilayah tersebut saya yang dapet. Dengan konsep kawasan bukan titik lagi,” kata Setiaji di Bandung, Senin (26/10).
Dia menjelaskan, demi kelancaran PJJ pihaknya akan berkerja sama dengan Diskominfo di kabupaten/kota untuk menyediakan spot-spot internet di setiap kawasan sehingga permasahan blank spot dapat teratasi disetiap desa.
“Jadi satu kawasan bisa terkaper 1 sampai dua desa. Itu yang akan kita siapkan sehingga isu mengenai blank spot ini yang ada di desa bisa diselesaikan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Setiaji mengungkapkan bahwa Diskominfo sudah berkoordinasi dengan Kemendes terkait kolaborasi dengan desa digital agar bisa direalisasikan secepatnya. Selain itu, sambung dia, pihaknya akan berkerjasama dengan Bumdes untuk program Internet Desa Mandiri.
“Kita berkerjasama dengan msyarakat melalui bumdesnya atau pihak desa agar bisa menyebarluaskan. Nah, itu tahun depan kita akan buat program namanya internet desa mandiri, seperti yang ada di Tasik dan Garut,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Ineu Purwadewi Sundari mengungkap, banyak orangtua murid yang terkendala jaringan internet, terutama yang berada di daerah pelosok.
“Karena itu kami berharap ada kerja sama antar pemangku kepentingan guna mengatasi permasalahan tersebut. Karena kalau (jaringan) internet bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga penyedia layanan,” kata Ineu.
Ineu tak menyangkal, banyak orangtua murid yang merasa berat menjalani PJJ, karena terkendala oleh biaya kuota internet yang cukup besar.
Kemudahan jaringan internet harus disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jabar, mengingat kuota yang digunakan untuk PJJ cukup banyak dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.
