Dalam otentifikasi itu Peruri memberikan password kepada setiap pejabat yang terkait dengan tandatangan itu. Tinggal klik di HP.
Tentu hak Peruri untuk menawarkan berapa miliar pun. Pinter-pinternya Peruri berbisnis. Yang penting tidak memaksa. Dan tidak ada hak bagi Peruri untuk memaksa Pertamina.
Semuanya terserah Pertamina. Mau menerima tawaran atau menawar. Atau bahkan menolak.
Tentu Peruri merasa punya hak untuk minta harga tinggi. Hanya Peruri yang mendapat izin untuk itu. Lebih tepatnya, anak perusahaan Peruri. Sedang Peruri sendiri, sebagai induk, memiliki izin untuk security printing.
Berarti ini transaksi bisnis biasa. Hanya saja karena Peruri adalah satu-satunya pemilik izin digital security mungkin menaruh harga yang tinggi.
Tentu Pertamina bisa menawar. Atau menolak penawaran itu. Biasa saja. Bisnis biasa.
Maka sebenarnya ada jalan lain yang lebih tidak heboh: BTP membisiki Presiden Jokowi. Atau menteri Kominfo. Agar mengatur ulang perizinan digital security.
Toh izin untuk Peruri itu dikeluarkan oleh menteri Kominfo di periode kemarin.
Itu sepenuhnya wewenang pemerintah.
Atau Pertamina bisa cari cara yang lebih murah. Bahkan gratis. Kan sudah ada aplikasi tanda tangan digital di HP. Banyak pilihan. Bisa DocuSign. Bisa juga SignEasy.
Tapi baik juga heboh-heboh. Banyak juga yang senang heboh.(Dahlan Iskan)
