CIANJUR – LSM Gabungan Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (Gagak) Kabupaten Cianjur, menduga ada upaya kampanye terselubung di spanduk agen elektronik warung gotong-royong (e-Warong) pada Program Sembako menjelang Pilkada 2020 ini. Pasalnya, seluruh agen dipasangi spanduk foto dan bertuliskan nama Plt Bupati Herman Suherman.
Padahal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar tidak mencantumkan nama dan foto pada Bantuan Sosial (Bansos), apalagi saat ini menjelang Pilkada serentak. Seperti diketahui Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada berbunyi, melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
Ketua LSM Gagak Kabupaten Cianjur, Tirta Jaya Pracusta, mengatakan, Program Sembako merupakan program dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang sebelumnya program Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) untuk mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas, serta memudahkan para keluarga penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi bahan pokok dan kandungan gizi lainnya.
“Stop politisasi pada bansos! Lebih baik pemerintah daerah fokus memperbaiki sistem pembagian atau penyaluran program sembako yang saat ini masih carut-marut. Apalagi agen-agen e-Warong masih banyak yang abal-abal,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, kemarin (13/9).
Dia menjelaskan, hampir di seluruh agen e-Warong terpampang foto dan tercantumkan nama petahana pada spanduk program sembako, sedangkan logo pemerintah daerah dan logo bantuan sosial dari Kemensos terlihat kecil di setiap pojok atas spanduk.
“Kondisi itu terkesan bahwa program sembako pemberian Plt Bupati, bukan pemerintah pusat. Warga awam akan berfikir seperti itu. Tentunya hal ini akan sangat merugikan calon bupati dan wakil bupati lainnya,” jelasnya.
Sebab, tegas dia, Program Sembako minim sosialisasi langsung kepada KPM. Kondisi ini bisa terlihat ketika KPM hanya menerima paketan sembako saja, tidak melakukan protes meski banyak kualitas bahan pangan yang jelek.
