SUKABUMI– Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kabupaten Sukabumi meminta semua pihak yang berkepentingan tidak mempolitisasi bantuan jaringan pengaman sosial (JPS) untuk warga terdampak pandemi covid-19.
“Kami mewanti-wanti kepada dinas ataupun pemerintah daerah agar tidak mempolitisasi bantuan sosial atau safety net dan jangan dikait-kaitkan dengan Pilkada,” kata Sekretaris Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Sukabumi, Anjak Priatna, seusai evaluasi JPS di kantor Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, kemarin (7/9).
Pasalnya, lanjut Anjak, JPS merupakan dana bantuan untuk warga terdampak pandemi covid-19 itu mutlak dari APBD Kabupaten Sukabumi.
“Ini mutlak uang rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kami minta tidak boleh ada yang membajak dana ini untuk kepentingan politik,” tegasnya.
Anjak mengungkapkan, penegasannya itu dengan alasan kemanusiaan. Sebab, kata dia, seperti diketahui pandemi covid-19 ini cukup menimbulkan efek yang membuat perekonomian masyarakat turun drastis.
“Ini bicara kemanusiaan. Hari ini Indonesia maupun Sukabumi sedang menghadapi resesi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang negatif. Oleh karena itu bantuan pandemi covid-19 ini harus sampai kepada yang berhak tanpa ada embel-embel politik,” ungkapnya.
Mengenai bantuan tersebut, Anjak berharap pemerintah ataupun pihak lainnya mengutamakan kepentingan kemanusiaan dan mengesampingkan urusan politik.
“Jangan ngomong Pilkada, jangan ngomong politik, kita bicara kemanusiaan. Rakyat kita tidak boleh sengsara selama menghadapi covid-19 ini. Mulai dari menentukan kuota di desa sampai pada teknis memberikan dananya kepada masyarakat tidak boleh diembel-embeli urusan Pilkada,” pungkasnya. (job1)
