JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib netral dalam Pilkada Serentak 2020. Sanksi menanti bagi yang terbukti mendukung pasangan calon. Mulai penurunan jabatan sampai pemecatan.
“Sanksinya sangat tegas. Bisa sampai pemecatan juga. Mulai dari peringatan, diturunkan jabatan dan pangkat. Karena itu, ASN harus netral. Jangan sampai tugas sehari-hari melayani masyarakat, justru sibuk ngurusi Pilkada,” tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo, kemarin.
Menurutnya, menjelang Pilkada 2020, netralitas ASN jadi sorotan Bawaslu, Kemendagri, KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Sudah ada perjanjian dari kementerian dan lembaga untuk mengawasi ASN yang tidak netral selama Pilkada Serentak 2020.
Tjahjo mengajak pers dan masyarakat untuk ikut mengawasi jika ada ASN yang terlibat, mendukung dan bergerak langsung secara politik di Pilkada.
Politisi senior PDIP itu menilai kunci agar terlepas dari persoalan netralitas ASN adalah kinerja panitia pengawas pemilu. Mulai dari kecamatan sampai pusat. “Institusi harus berperan aktif mengawasi jika ada ASN yang tak netral selama proses pemilihan kepala daerah,” paparnya.
Terpisah, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan akan memberi sanksi tegas terhadap pimpinan DPRD, fraksi, maupun kader yang membelot dukungan kepada pasangan lain pada Pilkada Serentak 2020.
“Sudah jelas di dalam bimbingan teknis. Bahwa kader yang sudah diusung di pilkada. Di sana ada pimpinan daerah, pimpinan DPRD, atau fraksi yang berbeda dukungan. Kalau membelot, ya terpaksa dibangkucadangkan dulu,” jelas Airlangga.
Tak hanya itu. Airlangga juga akan mengganti pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang pasangan calon yang yang bukan diusung Partai Golkar pada Pilkada 2020. “Ini sikap tegas DPP,” ucapnya.
Meski begitu, Golkar memastikan kadernya solid mendukung pasangan calon yang diusung pada pilkada mendatang. Menurutnya, tolak ukur keberhasilan suatu partai politik adalah kemenangan.
Pilkada Serentak 2020, lanjutnya, sangat strategis apabila dihadapkan pada Pemilu 2024. “Arti kemenangan bagi Partai Golkar sangat penting dan strategis. Target Golkar adalah 60 persen kemenangan di Pilkada 2020,” terangnya.
Selain itu, dia mengingatkan jika selama pandemi COVID-19, pola kampanye pilkada harus dengan cara yang berbeda. Dia meminta kadernya menghindari pertemuan langsung dan berkumpul dengan banyak orang.