SUMEDANG – Di tengah proses pencairan bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp 2,4 juta, menuai polemik. Salah satunya, terkait dengan pendataan UMKM itu sendiri.
Bahkan, Ketua Asosiasi UMKM Sumedang Titus Diah mempertanyakan pembentukan Forum UMKM Sumedang. Menurutnya, Asosiasi UMKM Sumedang dibentuk serta di-SK-kan oleh Diskoperindag, lalu di kemudian hari, dinas membentuk lagi Forum UMKM.
“Yang saya pertanyakan kepada Diskoperindag kenapa mesti bikin tandingan? Untuk kepentingan siapa ini?” ujar Titus saat berbincang dengan Sumedang Ekspres, Senin (24/8).
Dia melanjutkan, kalau jawabannya untuk seluruh UMKM, ambil normatif sesuai juknis dari kementerian. Sebar informasi ini ke pelaku usaha, termasuk ke Asosiasi UMKM. Adapun yang menerima atau tidak menerima bantuan tunai langsung (BLT) di masa covid ini, adalah putusannya dari pemerintah pusat.
“Kenapa hanya melalui Forum UMKM yang di dalamnya ada Garuda, pendamping UMKM yang ditunjuk oleh provinsi untuk Kabupaten Sumedang. Fakta di lapangan ada keberpihakan,” jelasnya.
Titus menuturkan, Asosiasi UMKM sudah terbentuk di 20 kecamatan. Bahkan, beberapa pengurus kecamatan ada yang ditarik masuk ke Forum UMKM.
Pihaknya pun, kata dia, mengaku kecewa dengan kinerja Diskoperindag bidang UMKM yang sudah bersikap tidak adil.
“Untuk komunikasi, saya sudah berkoordinasi dengan Sekdis dan Bidang UMKM. Tapi, jawabannya pura-pura dan seolah tidak paham dan menganggap bahwa Asosiasi UMKM itu tidak ada. Untuk menjawab keraguan Asosiasi UMKM sekaligus anggota UMKM, maka kami mau berencana silaturahmi pada Rabu (26/8) nanti,” paparnya.
Titus menuturkan, kalau Diskoperindag mau jujur dan mengakomodir UMKM, pihaknya tidak akan merasa kecewa. “Dan yang lebih penting lagi kami akan minta pertanggung jawaban hari ini. Karena, kebanyakan masyarakat mempertanyakan masalah bansos dan bantuan pusat ini seolah kami yang merekrut. Dan, itu fakta hari ini,” tegasnya. (atp)
