“Kalau pimpinan partai menilai dia mempunyai popularitas yang memadai, mempunyai dukungan finansial yang cukup, ya sudah akan diloloskan,” ujarnya.
Dengan pola seperti seperti itu, di mana parpol hanya mengejar popularitas tanpa memperhatikan substansi dari sosok yang dicalonkan, Karim menilai, maka hasil dari pilkada akan jauh dari pemimpin yang orisinil, yang diharapkan masyarakat. Padahal, pemilu atau pilkada mestinya melahirkan optimisme pada publik.
“Pertama, pemimpin yang baru bisa merawat kekayaan kolektif yang kita punya. Kekayaan kolektif itu adalah kesosialan kemanusiaan kita, jiwa sosial kita. Yang kedua, merawat harapan. Pemimpin itu adalah the dealer of hope. Pemimpin itu adalah penyalur harapan, pembangkit harapan masyarakat,” paparnya.
Baca Juga:Pemprov Klaim Tak Ada Lagi Desa TertinggalPurwakarta Punya Mal Pelayanan Publik
Adapun yang ketiga, lanjut dia, pemimpin yang orisinil ialah pemimpin yang dapat mewujudkan kebaikan bersama.
Dengan sistem pencalonan parpol saat ini, kelahiran pemimpin yang orisinil dinilai sulit terwujud. Posisi artis yang dicalonkan sebagai wakil bupati kian mempertegas bahwa parpol hanya mengejar popularitas. Sementara artis itu pun sudah mulai kehilangan predikat keartisannya.
“Ini autokritik dari partai, sekaligus tindakan setengah hati. Dibilang autokritik, karena mereka menyadari bahwa kandidat utama yang mereka majukan punya kekurangan dari sisi popularitas, karena itu dia tambal dengan sosok yang kira-kira populer. Dengan harapan, dia bisa menjadi penarik suara,” pungkasnya. (bbs/tur)