BANDUNG – Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Lexi Pratama Mandiri (BPR LPM) membukukan pertumbuhan signifikan pada Semester I 2020. Meningkat lebih dari seratus persen dibanding Semester I 2019.
Direktur Utama BPR LPM Ade Supriatna menjelaskan, peningkatan itu merupakan bukti keberhasilan BPR. Sekaligus menegaskan kinerja perusahaan tetap terjaga meski di tengah suasana pandemi Covid-19. Walau diakui, pandemi memberi dampak namun bisa diantisipasi. Selain itu, prestasi dicapai berkat manajemen terus mengikuti regulasi dan program yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kami bersyukur. Bisnis tetap terkendali. Baik lending (pembiayaan) maupun funding (dana pihak ketiga) tetap bisa diserap dengan baik di masyarakat,” jelas dia dijumpai di kantornya, Jalan Gurame Nomor 12 C, Bandung.
Menurut Ade, capaian positif ini menjadi bekal bagi BPR makin bisa bersaing dan sehat. Sejalan dengan visi yang dimiliki; Menjadi Lembaga Keuangan yang Maju, Sehat dan Menguntungkan. Memprioritaskan pelayanan kepada nasabah dan debitur dengan memperhatikan protokol kesehatan.
“Mau tidak mau kita harus berubah dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru (AKB). Mengembangkan bisnis sesuai perkembangan zaman. Apa itu? teknologi. Itu yang sedang dan akan kita lakukan ke depan,’’ ungkapnya didampingi Direktur Kepatuhan BPR LPM Firman Ismanto.
Di tempat sama, Komisaris BPR LPM Fatmasari Kusumawardani mengapresiasi kinerja BPR. Menunjukkan performa kerja tim dewan direksi bersama karyawan. Oleh karena itu, dirinya optimistis dengan sinergi yang baik, jaringan BPR akan makin luas dan kinerja tercapai lebih cepat.
“Tugas kami sebagai komisaris memastikan manajemen risiko, budaya perusahaan dan manajemen kepatuhan dapat berjalan dengan baik,’’ ungkap komisaris baru yang juga pemegang saham BPR LPM ini.
Senada, Komisaris BPR LPM Nida Garnida Fitrianti menyampaikan, untuk mengoptimalkan fungsi, dewan komisaris akan lebih mengintensifkan pertemuan evaluasi. Dengan begitu, seluruh indikator kinerja BPR dapat terkawal dengan baik. Mengacu pada regulasi yang diatur OJK.
