BANDUNG – Berbagai stimulus dilakukan pemerintah untuk kembali membangkitkan gairah ekonomi di Indonesia. Salah satunya melalui pemberian modal usaha kepada para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan ultra mikro. Di Kota Bandung sendiri, bantuan tersebut akan diberikan kepada 75.000 pelaku usaha.
Berdasarkan penutuan Kepala Bidang Fasilitas UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, Eri Nurjaman, bantuan tersebut merupakan program pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
”Program ini merupakan dana hibah sebesar Rp 2.4 juta per orang dan sasarannya adalah pelaku usaha mikro dan ultara mikro,” ungkap Eri kepada Jabar Ekspres, Rabu (12/8).
Lebih lanjut Eri mengatakan usaha ultra mikro merupakan para pelaku usaha yang memiliki kemampuan minimal dan tidak memiliki akses perbankan. Seperti pedagang asongan ataupun pengusaha warung kecil. Kendati demikian, dia mengaku pihaknya juga akan memberi peluang yang sama keada para usaha mikro yang sifatnya kewirausahaan.
Eri mengaku pihaknya telah melakuan sosialisasi sejak 1 Juli 2020 melalui flyer yang disebar di media sosial seperti instagram. Tak hanya itu, penyampaian informasi tersebut juga dilakukan kepada komunitas-komunitas UMKM.
”Kami juga melakukan pola pendaftaran secara daring, yakni google form, email, dan juga whatsapp. Namun hingga pada saat akhir Juli kami hanya bisa mengumpulkan 6.038 pelaku usaha,” bebernya.
Kendati telah membuka pendaftaran secara daring, Eri menilai cara tersebut kurang efektif dan belum mampu menjangkau semua pelaku usaha yang ada di Kota Bandung. Sehingga tak heran pada akhirnya pendaftaran di buka secara online di kantor Dinas UMKM Kota Bandung, Jalan Kawaluyaan, Kecamatan Jatisari.
”Mungkin para pelaku usaha mikro tadi tidak memiliki akses untuk sampai ke google form atau secara daring. Karena mungkin kurang memahami, kadang kala hp pun tidak punya. Kami kemarin coba merendahan pola dengan menggunaan whatsapp. Tapi juga sama, whatsapp paling terkumpul 300an (pelaku usaha), kurang efektif. Sehingga akhirnya menggunakan pola seerti ini (offline),” paparnya.
Sementara itu, hingga 11 Agustus 2020, Eri mencatat sudah ada 10.000 pelaku usaha yang telah menyerahkan berkas yang nantinya akan diverifikasi oleh pemerintah pusat. “Sampai tgl 11 Agustus data yang terhimpun lebih dari 10 ribu. Belum terimput semua, karena rata-rata berkas itu perhari bisa mencapai lima ribu. Mungkin hari ini (12/8) lebih,” ungkapnya.
