BANDUNG – Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (UNPAS) Acuviarta Kartabi mengatakan, permasalahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat (Jabar) yang belum memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan persoalan klasik dan tidak mampu diselesaikan.
Hal ini terjadi karena Pengawasan lemah, tidak profesional dalam pengelolaan, evaluasi yang kurang.
“Jadi sebenarnya itu sudah sekian lama. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Karena evaluasi dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebagai pemengang saham itu sangat kurang,” ucap Acuviarta saat dihubungi di Bandung, Minggu (26/7).
Dikatakannya, dari segi perekrutan management BUMD pun kurang optimal. Sebab, terlalu banyak unsur politis, nepotisme sehingga berpengaruh terhadap kinerja.
“Menang ada yang namanya Open Bidding (terbuka). Tapi ya itu sekedar open rekrutmen saja. Pada akhirnya keputusan itu lebih banyak keputusan politis,” katanya.
“Sehingga kemudian para managent, para Direksi itu harusnya diberikan target. Sehingga mereka bekerja itu dengan target. Nah ini target tidak ada. Jadi jika target tidak tercapai ya biasa aja,” imbuhnya.
Menurutnya, dari 11 BUMD yang tidak termasuk anak perusahaan itu yang untung hanya 6. Itupun tupun untung mungkin bukan untung oprasi, ada untung dari bunga bank dan sebagainya.
Saat disinggung tentang rumor tidak profesionalnya BUMD Jabar disebabkan karena diisi orang terdekat serta bekas Timses (Tim Sukses) Gubernur. Iapun menduga seperti itu.
“Kalau saya melihat komposisi Direksi, Komisaris, dugaan sama dengan anggota komisi III DPRD Jabar. Misal, masuknya orang-orang KPU, kemudian masuknya lingkungan dekat gubernur. termasuk dugaan tim sukses. Ini cuman dugaan saya,” katanya.
“Artinya memang dibuktikan, tergantung pada Pemprov. Kalau rekrutmennya berdasarkan timses, kerabat, dan lain-lain. Itu tidak akan optimal. Karena alasan ke profesionalnya kita pertanyakan,” tambahnya.
Ekonom UNPAS itu mengaku tidak masalah jika Direksi, Komisaris BUMD diisi oleh orang-orang terdekat Gubernur. Asal, kata dia, harus betul-betul bekerja secara profesisonal.
“Saya tidak masalah apakah itu timses. Tapi asal kinerjanya terukur. Jangan sampai mereka masuk kesitu dengan alasan rekrutmen. Tapi kinerjanya kurang maksimal,” katanya.
Kendati demikian, iapun berharap Pemprov Jabar bisa membekali target. Sehingga, sambung dia, jika target tidak tercapai diganti saja.
